KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat
dan limpahan rahmat-Nya-lah maka kami bisa menyelesaikan makalah ini dengan
tepat waktu.
Berikut ini kami mempersembahkan sebuah makalah dengan judul "Inflasi",
yang menurut penulis dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita guna untuk mengetahui perkembangan
inflasi yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun ini.
Melalui kata
pengantar ini penulis terlebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila
isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang kami buat kurang tepat.
Dengan ini kami
mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga Allah SWT
memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.
Situbondo, 13 Oktober 2014
Penulis
DAFTAR ISI
SAMPUL DEPAN
COVER DEPAN
KATA PENGANTAR...................................................................................... i
DAFTAR ISI..................................................................................................... ii
BAB I : PENDAHULUAN........................................................................... 1
A. Latar Belakang............................................................................ 1
B. Rumusan Masalah....................................................................... 1
C. Tujuan......................................................................................... 1
BAB II : LANDASAN TEORI...................................................................... 3
A. Pengertian
Inflasi........................................................................ 3
B. Penyebab
Inflasi.......................................................................... 3
C. Jenis – jenis
Inflasi...................................................................... 7
BAB II : PEMBAHASAN.............................................................................. 11
A. Inflasi yang terjadi di Indonesia................................................. 11
B. Penyebab Timbulnya Inflasi di Indonesia................................... 15
C. Pengendalian Inflasi di Indonesia............................................... 20
BAB III : PENUTUP....................................................................................... 25
A. Kesimpulan................................................................................. 25
B. Saran........................................................................................... 25
DAFTAR ISI..................................................................................................... 27
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Inflasi dapat
diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus atau penurunan
nilai mata uang. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang pernah
terkena dampak Krisis Ekonomi Global. Pada tahun 1998 Indonesia benar – benar
merasakan dahsyatnya goncangan krisis financial yang merembet pada kepercayaan.
Setelah itu Ekonomi Indonesia mulai bergerak dan bangkit kembali, namun pada
tahun 2004 perlahan kondisi Ekonomi Indonesia mulai merasakan tekanan
kembali yang merupakan imbas dari
kenaikan harga minyak dunia dengan diumumkannya kenaikan harga BBM oleh Menteri
Koordinator Abu Rizal Bakri pada tanggal 1 Maret 2004. Dan sampai sekarang
kenaikan BBM masih sering terjadi tanpa diduga.
Semenjak
peristiwa kenaikan BBM tersebut, Indonesia benar – benar mengalami inflasi.
bukan hanya harga BBM yang melambung namun harga barang – barang pokok pun ikut
melambung. Hal ini cukup membuat beban masyarakat Indonesia semakin berat.
Walaupun dengan adanya BLSM, Masyarakat tidak dapat sepenuhnya memenuhi
kebutuhan pokoknya. Selain itu turunnya nilai mata uang rupiah juga dirasakan
oleh semua orang, Khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah.
Dalam pembahasan
kali ini, penulis akan membahas bahasan pokok masalah “inflasi” utamanya yang
terjadi di Indonesia.
B.
Rumusan Masalah
Berkaitan
dengan latar belakang masalah tersebut diatas maka masalah yang dapat di
rumuskan yaitu :
1. Seperti apa
inflasi yang terjadi di Indonesia?
2. Apa yang
menyebabkan inflasi di Indonesia?
3. Bagaimana
pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah menyangkut inflasi yang terjadi di
Indonesia?
C.
Tujuan
Tujuan
penyusunan makalah ini yaitu untuk memaparkan pengertian inflasi yang
seseungguhnya dan juga tinjauan penulis tentang terjadinya inflasi di
Indonesia.
BAB II
LANDASAN TEORI
A.
Pengertian
Inflasi
Menurut ilmu Ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga
barang yang bersifat secara umum dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama
atau terus – menerus ( continue ). Inflasi juga memiliki definisi sebagai suatu
proses menurunnya nilai mata uang suatu Negara secara continue, dalam definisi
ini inflasi bukan hanya tinggi - rendahnya harga, artinya tingkat harga yang
tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Sedangkan menurut salah satu para ahli
yaitu Ekonom Parkin dan Bade menyimpulkan inflasi merupakan pergerakan ke arah
atas dari tingkatan harga. Secara mendasar ini berhubungan dengan harga, hal
ini bisa juga disebut dengan berapa banyaknya uang (rupiah) untuk memperoleh
barang tersebut.
B.
Penyebab Inflasi
Inflasi selalu dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar. Ada beberapa
teori yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya inflasi yaitu :
a.
Teori Kuantitas
Teori ini adalah teori yang tertua yang membahas tentang inflasi, tetapi
dalam perkembangannya teori ini mengalami penyempurnaan oleh para ahli ekonomi
Universitas Chicago, sehingga teori ini juga dikenal sebagai model kaum
moneteris (monetarist models). Teori ini menekankan pada peranan jumlah uang
beredar dan harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap
timbulnya inflasi. Inti dari teori ini adalah sebagai berikut :
-
Inflasi hanya bisa terjadi
kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun giral.
-
Laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang
beredar dan oleh harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga
di masa mendatang.
b. Keynesian Model
Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes ini, bahwa inflasi terjadi karena
masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga
menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan
agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat),
akibatnya akan terjadi inflationary gap. Keterbatasan jumlah persediaan
barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas
produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan
agregat. Oleh karenanya sama seperti pandangan kaum monetarist, Keynesian
models ini lebih banyak dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi dalam
jangka pendek. Dengan keadaan daya beli antara golongan yang ada di masyarakat
tidak sama (heretogen), maka selanjutnya akan terjadi realokasi barang-barang
yang tersedia dari golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang relatif
rendah kepada golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang lebih besar.
Kejadian ini akan terus terjadi di masyarakat. Sehingga, laju inflasi akan
berhenti hanya apabila salah satu golongan masyarakat tidak bisa lagi
memperoleh dana (tidak lagi memiliki daya beli) untuk membiayai pembelian
barang pada tingkat harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat
secara keseluruhan tidak lagi melebihi supply barang (inflationary
gap menghilang).
c.
Mark-up Model
Pada teori ini dasar pemikiran model inflasi ditentukan oleh dua komponen,
yaitu cost of production dan profit margin. Relasi antara
perubahan kedua komponen ini dengan perubahan harga dapat dirumuskan sebagai
berikut :
Price = Cost + Profit
Margin
Karena besarnya profit margin ini biasanya telah ditentukan sebagai
suatu prosentase tertentu dari jumlah cost of production, maka rumus
tersebut dapat dijabarkan menjadi :
Price = Cost + ( a% x Cost
)
Dengan demikian, apabila terjadi kenaikan harga pada komponen-komponen yang
menyusun cost of production dan atau penaikan pada profit margin akan
menyebabkan terjadinya kenaikan pada harga jual komoditi di pasar.
d.
Teori Struktural
Banyak study mengenai inflasi di negara-negara berkembang, menunjukan bahwa
inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan
fenomena struktural atau cost push inflation. Hal ini disebabkan karena
struktur ekonomi negara-negara berkembang pada umumnya yang masih bercorak
agraris. Sehingga, goncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri, misalnya
gagal panen (akibat faktor eksternal pergantian musim yang terlalu cepat,
bencana alam, dan sebagainya), atau hal-hal yang memiliki kaitan dengan
hubungan luar negeri, misalnya memburuknya term of trade; utang luar
negeri; dan kurs valuta asing, dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar
domestik.
Fenomena struktural yang disebabkan oleh kesenjangan atau kendala
struktural dalam perekonomian di negara berkembang, sering disebut dengan structural
bottlenecks. Strucktural bottleneck terutama terjadi dalam tiga hal, yaitu
:
-
Supply dari sektor pertanian (pangan) tidak elastis.
Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pengerjaan sektor pertanian yang masih
menggunakan metode dan teknologi yang sederhana, sehingga seringkali terjadi supply
dari sector pertanian domestik tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaannya.
-
Cadangan valuta asing yang
terbatas (kecil) akibat dari pendapatan ekspor yang lebih kecil daripada
pembiayaan impor.
Keterbatasan cadangan valuta asing ini menyebabkan kemampuan untuk
mengimpor barangbarang baik bahan baku; input antara; maupun barang modal yang
sangat dibutuhkan untuk pembangunan sektor industri menjadi terbatas pula.
Belum lagi ditambah dengan adanya demonstration effect yang dapat
menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Akibat dari lambatnya laju
pembangunan sektor industri, seringkali menyebabkan laju pertumbuhan supply barang
tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan permintaan.
-
Pengeluaran pemerintah
terbatas.
Hal ini disebabkan oleh sektor penerimaan rutin yang terbatas, yang tidak
cukup untuk membiayai pembangunan, akibatnya timbul defisit anggaran belanja,
sehingga seringkali menyebabkan dibutuhkannya pinjaman dari luar negeri ataupun
mungkin pada umumnya dibiayai dengan pencetakan uang (printing of money).
Dengan adanya structural bottlenecks ini, dapat memperparah inflasi
di Negara berkembang dalam jangka panjang, oleh karenanya fenomena inflasi di
negaranegara yang sedang berkembang kadangkala menjadi suatu fenomena jangka
panjang, yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek.
Berbeda dengan kaum monetaris yang memandang inflasi sebagai fenomena
moneter, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam sektor moneter akibat
dari ekspansi jumlah uang beredar, kaum neo-structuralist menekankan
pada struktur sektor keuangan. Dasar pemikiran kaum neo-structuralist ini
adalah pengaruh uang terhadap perekonomian terutama ditransmisikan dari supply
side atau roduksi. Menurut pemikiran kaum neo-structuralist, uang
merupakan salah satu factor penentu investasi dan produksi. Bila jumlah uang
yang tersedia untuk investasi melimpah, menyebabkan harga uang (suku bunga)
akan murah, maka volume investasi akan meningkat. Dengan meningkatnya volume
investasi, volume produksi juga akan meningkat. Sehingga, penawaran barang
meningkat, yang pada gilirannya akan menekan tingkat inflasi. Dengan dasar
pemikiran yang seperti ini, timbul pendapat bahwa deregulasi di sektor
finansial dan peningkatan jumlah uang beredar akan mendorong laju pertumbuhan
ekonomi seraya menekan inflasi.
Kaum strukturalis berpendapat, bahwa selain harga komoditi pangan, penyebab
utama terjadinya inflasi di negara-negara berkembang adalah akibat inflasi dari
luar negeri (imported inflation). Hal ini disebabkan antara lain oleh
harga barangbarang impor yang meningkat di daerah asalnya, atau terjadinya
devaluasi atau depresiasi mata uang di negara pengimpor. Menurut kesimpulan
dari penelitian M.N. Dalal dan G. Schachter (1988), bila kontribusi impor terhadap
pembentukan output domestik sangat besar, yang artinya sifat barang impor
tersebut sangat penting terhadap price behaviour di negara importir,
maka kenaikan harga barang impor akan menyebabkan tekanan inflasi di dalam
negeri yang cukup besar. Selain itu, semakin rendah derajat kompetisi yang
dimiliki oleh barang impor (price inelastic) terhadap produk dalam
negeri, akan semakin besar pula dampak perubahan harga barang impor tersebut
terhadap inflasi domestik.
C.
Jenis – Jenis Inflasi
Inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dalam pengelompokan
tertentu, antara lain :
a. Berdasarkan asalnya
inflasi digolongkan menjadi dua yaitu :
-
Inflasi yang berasal dari
dalam Negeri ( Domestic Inflation ). yaitu inflasi yang sepenuhnya disebabkan
oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor riil ataupun di sektor
moneter di dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat.
-
Inflasi yang berasal dari
luar negeri ( Imported Inflation ), yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya
kenaikan harga-harga komoditi di luar negeri (di negara asing yang memiliki
hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan). Inflasi ini hanya dapat
terjadi pada negara yang menganut sistem perekonomian terbuka (open economy
system). Dan, inflasi ini dapat ‘menular’ baik melalui harga barang-barang
impor maupun harga barang-barang ekspor.
Terlepas dari pengelompokan-pengelompokan tersebut, pada kenyataannya
inflasi yang terjadi di suatu negara sangat jarang (jika tidak boleh dikatakan
tidak ada) yang disebabkan oleh satu macam / jenis inflasi, tetapi acapkali
karena kombinasi dari beberapa jenis inflasi. Hal ini dikarenakan tidak ada
faktor-faktor ekonomi maupun pelaku-pelaku ekonomi yang benar-benar memiliki
hubungan yang independen dalam suatu sistem perekonomian negara. Contoh :
imported inflation seringkali diikuti oleh cost push inflation, domestic
inflation diikuti dengan demand pull inflation, dan sebagainya.
b.
berdasarkan keparahannya
Inflasi apabila digolongkan berdasarkan tingkat keparahannya dibedakan
menjadi 4, yaitu :
-
Inflasi Ringan atau
inflasi merangkak (creeping inflation), yaitu inflasi yang lajunya kurang dari
10% per tahun, inflasi seperti ini wajar terjadi pada negara berkembang yang
selalu berada dalam proses pembangunan.
-
Inflasi Sedang, Inflasi
ini memiliki ciri yaitu lajunya berkisar antara 10% sampai 30% per
tahun.Tingkat sedang ini sudah mulai membahayakan kegiatan ekonomi.Perlu
diingat laju inflasi ini secara nyata dapat dilihat garak kenaikan
harga.Pendapatan riil masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap
seperti buruh ,mulai turun dan kenaikan upah selalu lebih kecil bila
dibandingkan dengan kenaikan harga.
-
Inflasi Berat, yaitu
inflasi yang lajunya antara 30% sampai 100%.Kenaikan harga sudah sulit
dikendalikan.Hal ini diperburuk lagi oleh pelaku-palaku ekonomi yang
memanfaatkan keadaan untuk melakukan spekulasi.
-
Inflasi Liar
(hyperinflation ), yaitu inflasi yang lajunya sudah melebihi dari 100% per
tahun. Inflasi ini terjadi bila setiap saat harga-harga terus berubah dan
meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai
uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hyperinflastion).
c.
Berdasarkan Penyebabnya
Penggolongan inflasi selanjutnya dapat dibedakan menurut penyebabnya yaitu
itu tarikan permintaan dan tarikan desakan ( tekanan ) biaya / produksi /
distribusi. Secara singkat sebab yang pertama ( tarikan permintaan ) lebih
cenderung dipengaruhi dari peran Negara dalam kebijakan moneter ( Bank Sentral
), sedangkan sebab yang kedua lebih cenderung dipengaruhi dari peran Negara
dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah misalnya
Fiskal, kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dan lainnya.
a)
Tarikan permintaan
Hal ini terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana
biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi
permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya
volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap
barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor
produksi tersebut. Meningkatnya
permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat.
Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total
sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment
dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar
yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak
faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur
peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi
spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.
secara singkat tarikan permintaan ini terjadi akibat adanya kenaikan
pemintaan Agregat yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran
atau produksi Agregat.
b)
desakan biaya
hal terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya
kelangkaan distribusi, meskipun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang
meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau
berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat
memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau
juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk
tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi
sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di
sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan
bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll,
sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu
juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor
infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.
d.
Berdasarkan cakupan pengaruh
terhadap harga
Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap
harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua
barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed
Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara
umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open
Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga
setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat
menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi
yang tidak terkendali (Hiperinflasi).
BAB III
PEMBAHASAN
A.
Inflasi yang Terjadi di Indonesia
Seperti halnya yang terjadi pada negara-negara berkembang pada umumnya,
fenomena inflasi di Indonesia masih menjadi satu dari berbagai “penyakit”
ekonomi makro yang meresahkan pemerintah terlebih bagi masyarakat. Memang,
menjelang akhir pemerintahan Orde Baru (sebelum krisis moneter) angka inflasi
tahunan dapat ditekan sampai pada single digit, tetapi secara umum masih
mengandung kerawanan jika dilihat dari seberapa besar prosentase kelompok
masyarakat golongan miskin yang menderita akibat inflasi. Lebih-lebih setelah
semakin berlanjutnya krisis moneter yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi,
yang menjadi salah satu dari penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru, angka
inflasi cenderung meningkat pesat (mencapai lebih dari 75 % pada tahun 1998), dan
diperparah dengan semakin besarnya presentase golongan masyarakat miskin.
Sehingga bisa dikatakan, bahwa meskipun angka inflasi di Indonesia termasuk
dalam katagori tinggi, tetapi dengan meninjau presentase golongan masyarakat
ekonomi bawah yang menderita akibat inflasi cukup besar, maka sebenarnya dapat
dikatakan bahwa inflasi di Indonesia telah masuk dalam stadium awal dari hyperinflation.
contoh
peristiwa Inflasi
a. Pasca Kenaikan
Harga BBM subsidi
Baru – baru ini Pemerintah
Indonesia menaikkan harga BBM pada tanggal 21 Juni lalu. hal ini membuktikan
bahwa bangsa kita benar – benar mengalami masalah naiknya harga BBM. Hal ini
terjadi dikarenakan permintaan masyarakat akan konsumsi BBM melambung tinggi
sementara stock atau persediaan BBM semakin menipis. Berbagai upaya telah
pemerintah lakukan untuk mengatasi krisis BBM ini, awalnya pemerintah melakukan
pembatasan pengguna BBM subsidi. pembatasan ini dilakukan pada BBM premium yang
menjadi sasaran utama oleh Pemerintah kepada kendaraan dinas. namun usaha ini
dapat dikategorikan gagal karena terbukti masih banyak kendaraan dinas yang
menikmati BBM subsidi yaitu dengan cara membeli kepada pedagang eceran sehingga
BBM non subsidi kurang laku di pasaran. menanggapi pemakaian BBM subsidi yang
diukur masih tinggi, Pemerintah menaikkan harga BBM atau mngurangi jatah
subsidi yang diberikan oleh Pemerintah. Kenaikan harga BBM memperberat beban
hidup masyarakat terutama mereka yang berada di kalangan bawah dan juga para
pengusaha, karena kenaikan BBM menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan
itu akan mengakibatkan tidak terserapnya semua hasil produksi banyak perusahaan
sehingga akan menurunkan tingkat penjualan yang pada akhirnya juga akan
menurunkan laba perusahaan.
Naiknya harga BBM di
indonesia diawali oleh naiknya harga minyak dunia. yang membuat pemerintah
tidak dapat menjual BBM kepada masyarakat dengan harga yang sama dengan harga
sebelumnya, karena hal itu dapat menyebabkan pengeluaran APBN untuk subsidi
minyak menjadi lebih tinggi. Maka pemerintah mengambil langkah untuk menaikkan
harga BBM.
Dan untuk mengimbangi
masalah melonjaknya harga BBM setiap tahunnya, pemerintah mengeluarkan
kebijakan subsidi BBM. Kebijakan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) bertujuan
mengatasi kelebihan beban APBN. Sebab jika tidak, APBN dipastikan akan
mengalami penurunan yang berdampak langsung pada mandeknya pembangunan
nasional.
Kenaikan BBM ini menimbulkan berbagai dampak
yaitu meningkatnya harga barang – barang baik barang pokok maupun jasa.
meskipun Pemerintah telah mengadakan program baru sementara yang berupa BLSM
kepada masyarakat miskin namun bantuan tersebut tidak dapat menutupi
keseluruhan kekurangan – kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari
mereka. bahkan terbukti terkadang BLSM tersebut masih melenceng dari masyarakat
miskin. banyak masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan tersebut. selain
itu daya beli kebutuhan sehari – hari masyarakat berkurang karena uang yang
biasanya cukup untuk membeli seluruh kebutuhan – kebutuhan kini tidak cukup
lagi untuk membeli semua kebutuhan dikarenakan harganya terpaut melambung
tinggi. apabila kebutuhan – kebutuhan masyarakat kurang, maka dapat menyebabkan
meningkatnya tindakan – tindakan criminal sehingga keamanan lingkungan pun akan
menurun. kebijakan tersebut tidak hanya berimbas kepada kebutuhan pokok namun
berimbas juga kepada laju pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi diperkirakan
akan melamban dan daya saing akan menurun.
Apabila pemerintah ingin menaikkan harga BBM
harusnya tidak langsung melonjak seperti ini dikarenakan harga – harga barang
pun ikut melambung tinggi. seharusnya Pemerintah menaikkan harga BBM cukup per
tahun atau dua tahun sekali dinaikkan sebesar Rp500,- di tahun – tahun sebelumnya, sehingga harga – harga barang
kebutuhan pokok akan lebih terkendali.
b.
Krisis Moneter di Indonesia
Krisis moneter
yang melanda negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah menyebabkan
rusaknya sendi-sendi perekonomian nasional. Krisis moneter menyebabkan
terjadinya imported inflation sebagai akibat dari terdepresiasinya secara tajam
nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, yang selanjutnya mengakibatkan
tekanan inflasi yang berat bagi Indonesia. Fenomena inflasi di Indonesia
sebenarnya semata-mata bukan merupakan suatu fenomena jangka pendek saja dan
yang terjadi secara situasional, tetapi seperti halnya yang umum terjadi pada
negara-negara yang sedang berkembang lainnya, masalah inflasi di Indonesia
lebih pada masalah inflasi jangka panjang karena masih terdapatnyahambatan-
hambatan struktural dalam perekonomian negara.
Dengan
demikian, maka pembenahan masalah inflasi di Indonesia tidak cukup dilakukan
dengan menggunakan instrumen-instrumen moneter saja.Devaluasi menjadi penyebab
utama terjadinya krisis ekonomi di Asia dan akhirnya menimbulkan masalah
inflasi di dalam negeri. Inflasi merupakan masalah ekonomi makro yang
mempengaruhi perekonomiaan secara riil karena memberikan tekanan bagi investasi
dan menghalangi pertumbuhan ekonomi. Penelitian World Bank (World Bank
Institute Home Page, retrieve Februari 2000) mengenai inflasi dan pertumbuhan
di 127 negara antara tahun 1960-1992 menunjukkan adanya hubungan yang erat
antara tingkat inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian
tersebut ditemukan bahwa pada tingkat inflasi yang rendah-menengah (20-40%)
tidak secara langsung menyebabkan penurunan pertumbuhan sedangkan tingkat
inflasi diatas 40% merupakan inflasi yang sangat membahayakan.
Berdasarkan
fakta-fakta tersebut diatas inflasi merupakan masalah ekonomi makro yang perlu
mendapat perhatian baik untuk mencari penyebab maupun solusi untuk
mengatasinya. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa inflasi di Indonesia lebih
didominasi oleh penyebab non ekonomis. Permasalahan penyebab ekonomis dan non
ekonomis di Indonesia memang menimbulkan kontroversi yang cukup tinggi.
Aspek-aspek non ekonomis terkadang memberikan pengaruh yang signifikan bagi
perubahan-perubahan indikator ekonomi.
Dalam tulisan
ini, faktor-faktor non ekonomis dieliminir dan diasumsikan tidak memberikan
pengaruh yang signifikan pada tingkat inflasi. Fenomena inflasi di Indonesia
sendiri memunculkan banyak pendapat mengenai sumber inflasi dan aspek
kausalitas. inflasi di Indonesia dipicu oleh Jumlah uang beredar yang terlampau
besar dan di sisi lain terdapat kelompok yang mengatakan bahwa inflasi di
Indonesia disebabkan karena ketergantungan Indonesia bagi barang impor.
Sisi kausalitas inflasi muncul karena
inflasi itu tidak hanya merupakan akibat dari faktor ekonomi namun juga dapat
menyebabkan perubahan faktor ekonomi yang lain.
c.
Turunnya Nilai Riil Kekayaan Masyarakat
Inflasi
menyebabkan turunnya nilai riil kekayaan masyarakat yang berbentuk kas, karena
nilai tukar kas tersebut akan menadi lebih kecil, karena secara nominal harus
menghadapi harga komoditi per satuan yang lebih besar. Sebagai misal, jika uang
Rp. 10.000,- tadinya bisa dibelikan 10kg beras yang berharga Rp.1000,-/kg, maka
setelah adanya inflasi uang Rp.10.000,- tersebut hanya dapat ditukarkan dengan
5kg beras saja, karena sekarang harga beras menjadi lebih mahal (Rp.2000,-/kg).
Sebaliknya mereka yang memiliki kekayaan dalam bentuk aktiva tetap (umumnya
golongan ekonomi menengah ke atas) justru diuntungkan dengan kenaikan harga
akibat inflasi tersebut. Dengan demikian inflasi akan membuat jurang kesenjang
akan semakin lebar.
B.
Penyebab Timbulnya
Inflasi di Indonesia
Apabila
ditelaah lebih lanjut, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab
timbulnya inflasi di Indonesia, yaitu :
a. Jumlah uang
beredar
Menurut sudut pandang kaum moneteris jumlah
uang beredar adalah factor utama yang dituding sebagai penyebab timbulnya
inflasi di setiap negara, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia jumlah
uang beredar ini lebih banyak diterjemahkan dalam konsep narrow money (
M1 ). Hal ini terjadi karena masih adanya anggapan, bahwa uang kuasi hanya
merupakan bagian dari likuiditas perbankan.
Sejak tahun 1976 presentase uang kartal yang
beredar (48,7%) lebih kecil dari pada presentase jumlah uang giral yang beredar
(51,3%). Sehingga, mengindikasikan bahwa telah terjadi proses modernisasi di
sektor moneter Indonesia. Juga, mengindikasikan bahwa semakin sulitnya proses
pengendalian jumlah uang beredar di Indonesia, dan semakin meluasnya monetisasi
dalam kegiatan perekonomian subsistence, akibatnya memberikan
kecenderungan meningkatnya laju inflasi.
Menurut data yang dihimpun dalam Laporan Bank
Dunia, menunjukan laju pertumbuhan rata-rata jumlah uang beredar di Indonesia
pada periode tahun 1980-1992 relatif tinggi jika dibandingkan dengan
negara-negara ASEAN lainnya. Dan, tingkat inflasi Indonesia juga relatif tinggi
dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (kecuali Filipina). Kenaikkan
jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an
lebih disebabkan oleh pertumbuhan kredit likuiditas dan defisit anggaran belanja
pemerintah. Pertumbuhan ini dapat merupakan efek langsung dari kebijaksanaan
Bank Indonesia dalam sector keuangan (terutama dalam hal penurunan reserve
requirement).
b. Defisit
Anggaran Belanja Pemerintah
Seperti halnya yang umum terjadi pada negara berkembang,
anggaran belanja pemerintah Indonesia pun sebenarnya mengalami defisit,
meskipun Indonesia menganut prinsip anggaran berimbang. Defisitnya anggaran
belanja ini banyak kali disebabkan oleh hal-hal yang menyangkut ketegaran
struktural ekonomi Indonesia, yang acapkali menimbulkan kesenjangan antara
kemauan dan kemampuan untuk membangun.
Selama pemerintahan Orde Lama defisit anggaran
belanja ini acapkali dibiayai dari dalam negeri dengan cara melakukan
pencetakan uang baru, mengingat orientasi kebijaksanaan pembangunan ekonomi
yang inward looking policy, sehingga menyebabkan tekanan inflasi yang
hebat. Tetapi sejak era Orde Baru, deficit anggaran belanja ini ditutup dengan
pinjaman luar negeri yang nampaknya relative aman terhadap tekanan inflasi.
Dalam era pemerintahan Orde Baru, kebutuhan
terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah dicanangkan sejak
Pembangunan Jangka Panjang I, menyebabkan kebutuhan dana untuk melakukan
pembangunan sangat besar. Dengan mengingat bahwa potensi memobilisasi dana
pembangunan dari masyarakat (baik dari sektor tabungan masyarakat maupun
pendapatan pajak) di dalam negeri pada saat itu yang sangat terbatas (belum
berkembang), juga kemampuan sector swasta yang terbatas dalam melakukan
pembangunan, menyebabkan pemerintah harus berperan sebagai motor pembangunan.
Hal ini menyebabkan pos pengeluaran APBN menjadi lebih besar daripada
penerimaan rutin. Artinya, peran pengeluaran pemerintah dalam investasi tidak
dapat diimbangi dengan penerimaan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara
pengeluaran dan penerimaan negara, atau dapat dikatakan telah terjadi defisit
struktural dalam keuangan negara.
Pada saat terjadinya oil booming, era
tahun 1970-an, pendapatan pemerintah di sektor migas meningkat pesat, sehingga
jumlah uang primer pun semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kemampuan
pemerintah untuk berekspansi investasi di dalam negeri semakin meningkat.
Dengan kondisi tingkat pertumbuhan produksi domestik yang relatif lebih lambat,
akibat kapasitas produksi nasional yang masih berada dalam keadaan under-employment,
peningkatan permintaan (investasi) pemerintah menyebabkan terjadi realokasi
sumberdaya dari masyarakat ke pemerintah., seperti yang terkonsep dalam
analisis Keynes tentang inflasi. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya tekanan
inflasi.
Tetapi, sejak berubahnya orientasi ekspor
Indonesia ke komoditi non migas, sejalan dengan merosotnya harga minyak bumi di
pasar ekspor (sejak tahun 1982), menyebabkan kemampuan pemerintah untuk
membiayai pembangunan nasional semakin berkurang pula, sehingga pemerintah
tidak dapat lagi mempertahankan posisinya sebagai penggerak (motor)
pembangunan. Dengan kondisi seperti ini, menyebabkan secara bertahap peran
sebagai penggerak utama pembangunan nasional beralih ke pihak swasta nasional,
dengan demikian sumber tekanan inflasi pun beralih dari pemerintah beralih ke
non pemerintah (swasta).
Tekanan inflasi pada periode ini lebih
disebabkan oleh meningkatnya tingkat agresifitas sektor swasta dalam melakukan
ekspansi usaha, yang didukung oleh perkembangan sektor perbankan yang semakin
ekspansif pula. Dengan kondisi sumberdaya modal domestik yang masih saja
relatif terbatas, maka pinjaman luar negeri yang sifatnya non komersial maupun
komersial pun semakin meningkat. Akibatnya, tetap saja terjadi defisit anggaran
belanja negara dan neraca pembayaran, salah satu sebabnya karena pemerintah
tetap saja harus menyediakan infrastruktur dan suprastruktur pembangunan
ekonomi yang kebutuhannya semakin meningkat. Peran pemerintah ini dapat
dimaklumi karena kemampuan swasta nasional dalam pembangunan infrastruktur
ekonomi masih sangat terbatas.
c. Faktor – factor
dalam penawaran agregat dan luar negeri
Kelambanan
penyesuaian dari faktor-faktor penawaran agregat terhadap peningkatan
permintaan agregat ini lebih banyak disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan
struktural (structural bottleneck) yang ada di Indonesia. Harga bahan
pangan merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap tingkat inflasi di
Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan oleh ketegaran structural yang
terjadi di sektor pertanian sehingga menyebabkan inelastisnya penawaran bahan
pangan.
Ketergantungan
perekonomian Indonesia yang besar terhadap sector pertanian, yang tercermin
oleh peranan nilai tambahnya yang relatif besar dan daya serap tenaga kerjanya
yang sedemikian tinggi serta beban penduduk yang cukup tinggi, mengakibatkan
harga bahan pangan meningkat pesat. Umumnya, laju penawaran bahan pangan tidak
dapat mengimbangi laju permintaannya, sehingga sering terjadi excess demand yang
selanjutnya dapat memunculkan inflationary gap. Timbulnya excess
demand ini disebabkan oleh percepatan pertambahan penduduk yang membutuhkan
bahan pangan tidak dapat diimbangi dengan pertambahan output pertanian,
khususnya pangan. Di sisi lain, kelambanan produksi bahan pangan disebabkan
oleh berbagai hal, diantaranya adalah tingkat modernisasi teknologi dan metode
pertanian yang kurang maksimal; adanya faktor-faktor eksternal dalam pertanian
seperti, perubahan iklim dan bencana alam; perpindahan tenaga kerja pertanian
ke sektor non pertanian akibat industrialisasi; juga semakin sempitnya luas
lahan yang digunakan untuk pertanian, yang disebabkan semakin banyaknya lahan
pertanian yang beralih fungsi sebagai lokasi perumahan; industri; dan
pengembangan kota.
Lebih
lanjut, menurut hasil study empiris yang pernah dilakukan oleh Sri Mulyani
Indrawati (1996), selain harga bahan pangan, kontributor inflasi di Indonesia
lainnya dari sisi penawaran agregat adalah imported inflation, administrated
goods, output gap, dan interest rate.
Pertama,
imported inflation ini terjadi akibat tingginya derajat ketergantungan
sektor riil di Indonesia terhadap barang-barang impor, baik capital goods;
intermediated good; maupun row material. Transmisi imported
inflation di Indonesia ini terjadi melalui dua hal, yaitu depresiasi rupiah
terhadap mata uang asing dan perubahan harga barang impor di negara asalnya.
Bila
suatu ketika terjadi depresiasi rupiah yang cukup tajam terhadap mata uang
asing, maka akan menyebabkan bertambah beratnya beban biaya yang harus
ditanggung oleh produsen, baik itu untuk pembayaran bahan baku dan barang
perantara ataupun beban hutang luar negeri akibat ekspansi usaha yang telah
dilakukan. Hal ini menyebabkan harga jual output di dalam negeri (khususnya
untuk industri subtitusi impor) akan meningkat tajam, sehingga potensial
meningkatkan derajat inflasi di dalam negeri. Tetapi, untuk industri yang
bersifat promosi ekspor, depresiasi tersebut tidak akan membawa dampak buruk
yang signifikan.
Berkaitan
dengan posisi hutang luar negeri Indonesia, pada periode tahun 1990-an, telah
membengkak dengan tingkat debt service ratio yang semakin tinggi, yaitu
lebih dari 40 %, dan presentase tingkat hutang yang bersifat komersial telah
melampaui hutang non komersial. Menyebabkan, timbulnya hal yang sangat
membahayakan ketahanan ekonomi nasional, terutama pada sektor finansial,
apabila terjadi fluktuasi (memburuknya) nilai tukar (kurs), disamping dapat
mengakibatkan tekanan inflasi yang berat, khususnya imported inflation.
Kedua,
administrated goods adalah barang-barang yang harganya diatur dan
ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun pengaruhnya secara langsung sangat kecil
dalam mempengaruhi tingkat inflasi, tetapi secara situasional dan tidak
langsung pengaruhnya dapat menjadi signifikan. Contoh, apabila terjadi kenaikan
BBM, maka bukan saja harga BBM yang naik, harga barang atau tarif jasa yang
terkait dengan BBM juga akan ikut dinaikan oleh masyarakat. Akibatnya, dapat
memperberat tekanan inflasi.
Ketiga, output gap adalah perbedaan
antara actual output (output yang diproduksi) dengan potential output
(output yang seharusnya dapat diproduksi dalam keadaan full employment).
Adanya kesenjangan (gap) ini terjadi karena faktor-faktor produksi yang
dipakai dalam proses produksi belum maksimal dan atau efisien.
Keempat,
interest rate juga merupakan faktor penting yang menyumbang angka
inflasi di Indonesia. Memang pada awalnya merupakan hal yang cukup
membingungkan dalam menentukan manakah yang menjadi independent variable atau
dependent, antara inflasi dan suku bunga. Tetapi, bila ditilik dari sisi
biaya produksi dan investasi (sisi penawaran), maka jelaslah bahwa suku bunga
dapat dikatagorikan dalam komponen biaya-biaya tersebut. Dengan relatif
tingginya tingkat suku bunga perbankan di Indonesia, menyebabkan biaya produksi
dan investasi di Indonesia, yang dibiayai melalui kredit perbankan, akan tinggi
juga. Jadi, apabila tingkat suku bunga meningkat, maka biaya produksi akan
meningkat, selanjutnya akan meningkatkan pula harga output di pasar, akibatnya
terjadi tekanan inflasi. Akhirnya, relasi antara tingkat suku bunga dan inflasi
ini bisa menjadi interest rate-price spiral.
C.
Pengendalian Inflasi di Indonesia
Sebagaimana
halnya yang umum terjadi pada negara – negara berkembang, inflasi di Indonesia
relatif lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat struktural ekonomi
bila dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat monetary policies.
Sehingga bisa dikatakan, bahwa pengaruh dari cosh push inflation lebih
besar dari pada demand pull inflation.
Memang dalam
periode tahun-tahun tertentu, misalnya pada saat terjadinya oil booming,
tekanan inflasi di Indonesia disebabkan meningkatnya jumlah uang beredar.
Tetapi hal tersebut tidak dapat mengabaikan adanya pengaruh yang bersifat
struktural ekonomi, sebab pada periode tersebut, masih terjadi kesenjangan
antara penawaran agregat dengan permintaan agregat, contohnya di sub sector
pertanian, yang dapat meningkatkan derajat inflasi.
Pada umumnya
pemerintah Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan moneter dalam upaya
mengendalikan tingkat harga umum. Pemerintah Indonesia lebih senang menggunakan
instrumen moneter sebagai alat untuk meredam inflasi, misalnya dengan open
market mechanism atau reserve requirement. Tetapi perlu diingat,
bahwa pendekatan moneter lebih banyak dipakai untuk mengatasi inflasi dalam
jangka pendek, dan sangat baik diterapkan peda negara-negara yang telah maju
perekonomiannya, bukan pada negara berkembang yang masih memiliki structural
bottleneck. Jadi, apabila pendekatan moneter ini dipakai sebagai alat utama
dalam mengendalikan inflasi di negara berkembang, maka tidak akan dapat
menyelesaikan problem inflasi di negara berkembang yang umumnya
berkarakteristik jangka panjang.
Seperti halnya
yang terjadi di Indonesia pada saat krisis moneter yang selanjutnya menjadi
krisis ekonomi, inflasi di Indonesia dipicu oleh kenaikan harga komoditi impor
(imported inflation) dan membengkaknya hutang luar negeri akibat dari
terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan mata uang asing
lainnya. Akibatnya, untuk mengendalikan tekanan inflasi, maka terlebih dahulu
harus dilakukan penstabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya
dolar Amerika.
Dalam
menstabilkan nilai kurs, pemerintah Indonesia cenderung lebih banyak memainkan
instrumen moneter melalui otoritas moneter dengan tight money policy yang
diharapkan selain dapat menarik minat para pemegang valuta asing untuk
menginvestasikan modalnya ke Indonesia melalui deposito, juga dapat
menstabilkan tingkat harga umum.
Tight money
policy yang
dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga SBI (melalui open market
mechanism) sangat tinggi, pada satu sisi akan efektif untuk mengurangi money
suplly, tetapi di sisi lain akan meningkatkan suku bunga kredit untuk
sektor riil. Akibatnya, akan menyebabkan timbulnya cost push inflation karena
adanya interest rate-price spiral. Apabila tingkat suku bunga (deposito)
perbankan sudah terlalu tinggi, sehingga dana produktif (dana untuk berproduksi
atau berusaha) yang ada di masyarakat ikut terserap ke perbankan, maka akan
dapat menyebabkan timbulnya stagnasi atau bahkan penurunan output produksi
nasional (disebut dengan Cavallo effect). Lebih lagi bila sampai terjadi
negatif spread pada dunia perbankan nasional, maka bukan saja
menimbulkan kerusakan pada sektor riil, tetapi juga kerusakan pada industri
perbankan nasional (sektor moneter). Jika kebijaksanaan ini terus dilakukan
oleh pemerintah dalam jangka waktu menengah atau panjang, maka akan terjadi
depresi ekonomi, akibatnya struktur perekonomian nasional akan rusak.
Jika demikian
halnya, maka sebaiknya kebijaksanaan pengendalian inflasi bukan hanya dilakukan
melalui konsep kaum moneterist saja, tetapi juga dengan memperhatikan
cara pandang kaum structuralist, yang lebih memandang perlunya mengatasi
hambatan-hambatan struktural yang ada.
Dengan
berpedoman pada berbagai hambatan dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang
telah disebutkan di atas, maka perlu berbagai upaya pembenahan, yaitu :
a. Meningkatkan Supply
Bahan Pangan
Meningkatkan supply bahan pangan dapat
dilakukan dengan lebih memberikan perhatian pada pembangunan di sektor
pertanian, khususnya sub sektor pertanian pangan. Modernisasi teknologi dan
metode pengolahan lahan, serta penambahan luas lahan pertanian perlu dilakukan
untuk eningkatkan laju produksi bahan pangan agar tercipta swasembada pangan.
b. Mengurangi
Defisit APBN
Mungkin dalam masa krisis ekonomi mengurangi
defisit APBN tidak dapat dilaksanakan, tetapi dalam jangka panjang (setelah
krisis berlalu) perlu dilakukan. Untuk mengurangi defisit anggaran belanja,
pemerintah harus dapat meningkatkan penerimaan rutinnya, terutama dari sektor
pajak dengan benar dan tepat karena hal ini juga dapat menekan excess demand.
Dengan semakin naiknya penerimaan dalam negeri, diharapkan pemerintah dapat
mengurangi ketergantungannya terhadap pinjaman dana dari luar negeri. Dengan
demikian anggaran belanja pemerintah nantinya akan lebih mencerminkan sifat
yang relative independent.
c. Meningkatkan
Cadangan Devisa
Pertama, perlu memperbaiki posisi neraca
perdagangan luar negeri (current account), terutama pada perdagangan
jasa, agar tidak terus menerus defisit. Dengan demikian diharapkan cadangan
devisa nasional akan dapat ditingkatkan. Juga, diusahakan untuk meningkatkan
kinerja ekspor, sehingga net export harus semakin meningkat.
Kedua, diusahakan agar dapat mengurangi
ketergantungan industri domestic terhadap barang-barang luar negeri, misalnya
dengan lebih banyak memfokuskan pembangunan pada industri hulu yang mengolah
sumberdaya alam yang tersedia di dalam negeri untuk dipakai sebagai bahan baku
bagi industri hilir. Selain itu juga perlu dikembangkan industri yang mampu
memproduksi barang-barang modal untuk industri di dalam negeri.
Ketiga, mengubah sifat industri dari yang
bersifat substitusi impor kepada yang lebih bersifat promosi ekspor, agar
terjadi efisiensi di sektor harga dan meningkatkan net export.
Keempat, membangun industri yang mampu
menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan memiliki kandungan komponen lokal
yang relatif tinggi pula.
d. Memperbaiki dan
Meningkatkan Kemampuan Sisi Penawaran Agregat
Pertama, mengurangi kesenjangan output (output
gap) dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya pekerja, modernisasi
teknologi produksi, serta pembangunan industri manufaktur nasional agar
kinerjanya meningkat. Kedua, memperlancar jalur distribusi barang nasional,
supaya tidak terjadi kesenjangan penawaran dan permintaan di tingkat regional
(daerah). Ketiga, menstabilkan tingkat suku bunga dan menyehatkan perbankan
nasional, tujuannya untuk mendukung laju proses industrialisasi nasional.
Keempat, menciptakan kondisi yang sehat dalam perekonomian agar market
mechanism dapat berjalan dengan benar, dan mengurangi atau bahkan
menghilangkan segala bentuk faktor yang dapat menyebabkan distorsi pasar.
Kelima, melakukan program deregulasi dan debirokrasi di sektor riil karena
acapkali birokrasi yang berbelit dapat menyebabkan high cost economy.
Dengan menggunakan dua pendekatan (moneterist
dan strukturalist) pada komposisi yang tepat, maka diharapkan bukan
saja dalam jangka pendek inflasi dapat dikendalikan, tetapi juga dalam jangka
panjang. Dan, bila ada upaya yang serius untuk memperkecil atau bahkan
menghilangkan hambatan-hambatan struktural yang ada, maka akan berakibat pada
membaiknya fundamental ekonomi Indonesia.
BAB IV
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Dari analisa
pembahasan pada bab sebelumnya penulis menyimpulkan sebagai berikut:
Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga secara umum yang terjadi secara terus menerus
namun juga mempengaruhi menurunnya nilai mata uang Negara. Misalnya apabila
persediaan uang yang semakin sedikit dapat menyebabkan kenaikan harga secara
umum. Dan harga yang tinggi namun persediaan uang cukup banyak maka tidak menunjukkan
terjadinya Inflasi.
Masalah inflasi di Indonesia bukanlah hanya
sekedar masalah dalam kurun waktu jangka pendek namun inflasi tersebut bisa
menjadi masalah yang berkepanjangan apabila tidak segera di atasi dengan benar.
Inflasi yang terjadi di Indonesia ini benar – benar membuat Indonesia semakin
terpuruk khususnya yang dirasakan oleh masyarakat. namun inflasi yang terjadi
di Indonesia bukan lah semata – mata disebabkan oleh gagalnya pelaksanaan
kebijakan – kebijakan moneter oleh pemerintah tetapi juga mengindikasikan masih
adanya hambatan – hambatan structural dalam perekonomian Indonesia yang belum
sepenuhnya dapat diatasi.
Defisit APBN; peningkatan cadangan devisa;
pembenahan sektor pertanian khususnya pada sub sektor pangan; pembenahan faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi posisi penawaran agregat merupakan hal-hal yang perlu
mendapatkan penanganan yang serius untuk dapat menekan inflasi ke tingkat yang
serendah mungkin di Indonesia, disamping tentunya pengelolaan tepat dan
pembenahan di sektor moneter.
B.
Saran
Setelah menganalisa
pembahasan pada bab sebelumnya penulis menyarankan agar pemerintah segera
menangani tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia, agar masyarakat merasa
terlindungi dari inflasi khususnya masyarakat menengah ke bawah. kebijakan –
kebijakan yang pemerintah ambil diharapkan tidak hanya berguna untuk negaranya
saja namun dengan kebijakan – kebijakan yang ada haruslah juga menguntungkan
masyakat. apabila inflasi dibiarkan berkepanjangan maka daya beli masyarakat
akan semakin menurun. dan hal ini akan sangat menyengsarakan rakyat.
Dalam mengatasi inflasi
sekarang ini, bukan hanya pemerintah yang diharapkan untuk berusaha mengatasi
inflasi ini, namun masyarakat juga harus mendukung pemerintah dengan ikut serta
dalam penghematan pemakaian BBM dengan melakukan efisiensi energy pada
transportasi yang ada. serta tidak ikut – ikutan untuk menaikkan harga barang –
barang pokok dengan tingkat harga yang melmabung tinggi.
DAFTAR PUSTAKA
